MAKALAH SEJARAH PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PUBLIK

SEJARAH PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PUBLIK

Oleh:

M. SYAIFUDDIN

(ADMINISTRASI PUBLIK UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi telah ada sejak adanya dua orang manusia (Adam & Hawa) bekerjasama untuk mencapai tujuan hidupnya yang didorong oleh kebutuhan dengan kemampuan yang serba terbatas, sehingga terjadi praktik administrasi secara alami atau pelaksanaan administrasi sebagai seni. Administrasi juga berkembang bersama sama dengan perkembangan peradaban manusia.

Tuntutan akan pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan kompleks serta sulit dipenuhi secara individual dan keterbatasan sumberdaya mewarnai perkembangan kehidupan manusia dewasa ini. Hal ini mendorong manusia melakukan kerjasama, baik secara individual maupun secara organisasi. Itu sebabnya dikatakan bahwa dunia modern adalah dunianya kerjasama, sebab tanpa melakukan kerjasama, tiap individu, organisasi bahkan negara dan pemerintahan tidak akan dapat survive. Meskipun aktivitas kerjasama sudah ada sejak adanya peradapan manusia namun pada zaman sekarang ini bentuk kerjasama tersebut semakin menunjukan kompleksivitas dan menyangkut hampir semua aspek kehidupan dan memerlukan sistem peadministrasian yang kompleks pula.

Demikian pula dalam penyelenggaran suatu negara dan pemerintahan tentu saja diperlukan suatu sistem administrasi yang sangat kompleks yang sering disebut dengan Administrasi Negara. Sejalan dengan perkembangannya, istilah “Negara” digantikan dengan “Publik” untuk menekankan bahwa administrasi tersebut bertujuan untuk pelayanan publik.

Sejalan dari uraian di atas, maka kami tertarik untuk mengkaji hal ini lebih lanjut dan terdorong untuk menyusun sebuah makalah yang berjudul Sejarah Perkembangan Administrasi Publik.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah ini juga dapat mempermudah kinerja penulisan dalam mencari atau menjawab permasalahan yang ada dalam makalah yang berjudul Sejarah Perkembangan Administrasi Publik.

1. Bagaimana sejarah perkembangan administrasi publik?

2. Bagaimana perkembangan paradigma administrasi publik?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejarah perkembangan administrasi publik;

2. Untuk mengetahui perkembangan paradigma administrasi publik.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Sejarah Perkembangan Administrasi Publik

Sejarah perkembangan administrasi publik pada dasarnya dapat ditelusuri melalui berbagai literatur yang membahas tentang Administrasi Publik. Literatur yang membahas sejarah administrasi publik yaitu karya E. N. Gladen bejudul “A History of Public Administration” yang terbit tahun 1972 dalam Keban (2004: 25). Literatur tersebut membahas tentang praktik administrasi dan peranan pegawai tata usaha, manajer tingkat menengah pada zaman kuno, khususnya di Mesir dan dunia Timur. Pada waktu itu birokrasi sudah melakukan skandal korupsi dan birokrasi yang berbeli-belit.

Literatur yang ditulis oleh L. D. White dalam Keban (2004: 25), pada tahun (1948), (1951), ( 1954), (1958). Dalam terbitan pertama ini menjelaskan pengalaman administrasi Amerika Serikat selama 1789-1801, terbitan kedua tentang pengalaman Amerika Serikat selama 1801-1829, terbitan yang ketiga membahas tentang pengalaman negara yang sama selama 1829-1861, dan terakhir pengalaman negara tersebut salama periode 1861-1901. Dalam tulisan White menjelaskan tentang penciptaan dan kedewasaan otoritas eksekutif dan departemen lewat pemerintahan Hamilton yang dikenal sebagai arsitek pemerintahan baru waktu itu tanpa bantuan menggunakan sektor swasta sebagaimana disarankan setelah tahun 1901. Dalam terbitan kedua, White menjelaskan tentang era administrasi, Jeffersonian yang merupakan titik awal yang melahirkan ide dan praktik Federalisme. White kemudia menjelaskan dalam terbitan ketiga tentang “Jacksonian” menekankan pentingnya pemerintahan negara bagian dan lokal, dan mulai merosotnya moralitas di dalam pemberian layanan publik, dan diversifikasi struktur birokrasi untuk disesuaikan dengan meningkatnya besaran pemerintahan. Dalam terbitan keempat, White memusatkan perhatiannya pada dua isu administratif yang paling besar saat itu, yaitu isu tentang bagaimana mempertahankan kepresidenan, dan isu tentang reformasi pelayanan publik.

  Meskipun tentang sejarah administrasi publik sangat terbatas,namun hal ini bukan berarti bahwa administrasi publik pada jaman dulu kurang berperan atau tidak diterapkan. Akal sehat kita menunjukkan kepada kita, bahwa fungsi administrasi publik sudah ada sejak dulu kala dan hal ini dapat dilihat  dari bagaimana raja-raja mempertahankan kekuasaannya dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dapatkah raja-raja zaman dulu termasuk raja-raja di Indonesia mengelola pemerintahannya atau memimpin prajuritnya tanpa suatu sistem administrasi tertentu ? Banyaknya dan bagaimana kompleksnya fungsi-fungsi manajemen dan administrasi yang harus diterapkan oleh pendiri candi borobudur di Jawa Tengah. Tentu saja pekerjaan yang kompleks sifatnya apalagi melibatkan publik dalam suatu pembagian kerja secara horizontal dan vertikal dengan metode dan teknik tertentu, pasti menggunakan sistem administrasi atau manajaemen yang kompleks. Oleh karena itu, cukup disiplin yang amat sangat tua. Untuk Indonesia mulai peninggalan sejarah dan budaya harus diakui pernah maju dalam bidang tersebut.

Secara jelas disiplin ini mulai diajarkan setiap tahun 1950an pada berbagai Perguruan tinggi di Indonesia ketika modernisasi sebagai bagian dari doktrin pembangunan bagi negara-negara berkembang disebarluaskan administrasi publik yang telah berkembang pesat di Amerika Serikat diinstitusionalkan di Indonesia dalam bentuk bantuan teknis sebagai wujud dari komitmen negara maju terhadap negara-negara sedang berkembang.

2.1.1 Perkembangan Administrasi sebagai Seni dan Ilmu Pengetahuan

Pekembangan administrasi dan manajemen meneurut Siagian (1977) dapat dibagi menjadi 3 fase utama yaitu:

1. Fase Pra Sejarah yang berakhir pada tahun 1 masehi;

2. Fase Sejarah yang berakhir pada tahun 1886

3. Fase Modern yang dimulai pada tahun 1886 dan yang masih berlangsung hingga sekarang ini.

1. Fase Pra Sejarah

Banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Administrasi telah dilaksanakan pada fase pra-sejarah ini, meskipun mungkin masyarakat purba pada masa itu tidak secara sadar melaksanakannya.

a. Zaman Mesopotamia

Pada zaman Mesopotamia ini telah dijalankan prinsip-prinsip administrasi dan manajemen terutama di bidang pertanian, perdagangan, komunikasi, pengangkutan terutama pengangkutan sungai bahkan masyarakat Mesopotamia telah menggunakan logam sebagai alat tukar menukar yang memperlancar jalannya perdagangan.

b. Zaman Babilonia

Administrasi perdagangan, pemerintahan, perhubungan dan pengangkutan telah berkembang pula dengan baik sejak zaman Babilonia ini. Peradaban Babilonia telah berhasil pula membina suatu sistem administrasi dan manajemen dibidang teknologi, yaitu dengan adanya taman gantung.

c. Mesir Kuno

Analisis terhadap peninggalan-peninggalan zaman pra sejarah, membuktikan bahwa di Mesir kuno aspek administrasi dan manajemen yang sangat berkembang ialah penataan usaha kerja sama di bidang pemerintahan, militer, perpajakan dan pertanian (termasuk irigasi). Piramida di Mesir juga merupakan pembuktian bahwa dalam pembangunan peninggalan sejarah itu telah melibatkan ratusan ribu orang yang bekerjasama, dan tentunya didasari dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pengerahan tenaga, dan pengawasan yang sifatnya formal. Di Mesir juga ditemukan bukti-bukti bahwa orang-orang Mesir telah menerapkan system desentralisasi dan penggunaan staf penasehat 2000 tahun sebelum masehi.

d. Tiongkok Kuno

Tiongkok Kuno telah berhasil menciptakan suatu sistem Administrasi kepegawaian yang sangat baik. Demikian baiknya ciptaan itu sehingga banyak prinsip-prinsip administrasi kepegawaian modern yang terkenal dengan istilah “Merit System” itu dipinjam dari prinsip-prinsip Administrasi kepegawaian Tiongkok Kuno.

Tokoh-tokoh terkenal pada zaman ini adalah :

1. Confusius

Beliau terkenal tidak hanya sebagai ahli filsafat dan rohaniawan yang agung akan tetapi juga sebagai Negarawan dan Administrator yang besar. Selama jabatannya sebagai perdana menteri, Tiongkok Kuno menjadi sangat teratur, beliau telah menyusun apa yang ia sebut sebagai ketentuan Administrasi negara (Rules of Public Administration) yang merupakan kode etik bagi para pejabat pemerintah pada waktu itu.

2. Chow

Chow pun pernah menjabat sebagai perdana menteri Tiongkok Kuno. Beliau telah menciptakan apa yang disebut Undang-Undang Chow (The Constitution of Chow) yang merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai negeri. Syarat-syarat itu cukup berat sekalipun dilihat dari kacamata modern sekarang ini, yaitu : kejujuran, kecakapan, pengabdian kepada kepentingan umum, pengetahuan yang mendalam tentang kondisi negara,, kemampuan selalu sibuk dan produktif.

3. Moti

Beliau ini dipandang sebagai perdana menteri yang berpandangan sosialime pertama di dunia dan sumbangnnya yang terpenting adalah perbaikan di bidang pertanian.

e. Romawi Kuno

Pekembangan Administrasi pada zaman Romawi Kuno dibuktikan dengan adanya ahli filsafat terkenal yaitu Cicero, terutama dalam 2 bukunya yang masing-masing berjudul “ De Office ” dan “ De Legibus  (The Low). Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa pemerintah Romawi Kuno telah berhasil memerintah daerah yang sangat luas. Tugas-tugas pemerintah dibagi dalam departemen-departemen yang disebut “Magistrates” yang dipimpin oleh seorang magistrator. Di samping itu, pemerintah Romawi Kuno telah berhasil pula mengembangkan Administrasi Militer, Administrasi Pajak, Administrasi Perhubungan lebih dari zaman-zaman sebelumnya.

f. Yunani Kuno

Sumbangan terkenal dari Yunani Kuno yang mempengaruhi jalannya proses administrasi ialah pengembangan konsep demokrasi. Sebagaimana diketahui, demokrasi dalam bahasa Yunani terdiri dari 2 kata yaitu “demos”  yang berarti rakyat dan “krato” yang berarti kekuasaan. Jadi kekuasaan rakyat. Letak perbedaan konsep demokrasi di kala itu dan sekarang ialah terletak pada perbedaan interpretasi tentang “rakyat”. Yang tergolong kepada rakyat dari suatu polis (Negara kota) pada zaman yunani kuno hanya terbatas pada mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pria

2. Dewasa ( 21 Tahun )

3. Lahir di  Athena ( sebagai polis terbesar dan terpenting )

4. Orang Tua warga negara Athena.

Dengan pembatasan-pembatasan ini pun Yunani Kuno telah berhasil menciptakan parlemen pertama di dunia yang pada waktu itu disebut “Dewan Orang-Orang Tua yang Bijaksana”. Urusan-urusan di bidang pertahanan diatur sendiri oleh suatu dewan yang disebut  “Dewan Militer”.

2. Fase Sejarah

    a. Gereja Katolik

Mempunyai sumbangan besar terhadap pemikiran adm melalui praktek administrasi terutama dalam organisasi 1000 tahun yang lalu, memberi kontribusi dalam hal Hirarki otoritas, spesialisasi aktivitas sepanjang garis fungsional dan konsep staf.

b. Nicolo Machiaveli

Machiaveli membuat 4 prinsip-prinsip kepemimpinan yaitu:

1) Pentingnya Relying upon mass consent. Otoritas prince adm pemimpin datang dari adm yang diberikan oleh bawahan. Tak seorangpun menjadi pimpinan tanpa disetujui pengikut;

2) Pemimpin harus Stive for cohesiveness dalam organisasi;

3) Pemimpin harus mempunyai satu kemauan untuk survive;

4) Pemimpin harus mejadi pimpinan yang perhatikan wisdom, kindness dan justice, sifat yang diuji pada setiap waktu.

c. Revolusi Industri

Inovasi teknologi dari revolusi industri memberi dampak dinamik terhadap pemikiran-pemikiran administrasi dan manajemen terjadi di Inggris antara tahun 1700-1785, revolusi industri di inggris mengubah manusia di segala bidang termasuk di bidang adm dan manajemen sebagai sebagai teknik dan praktek kerjasama manusia. Pada fase revolusi industri, Richard Arkwright memberi kontribusi dalam penggunaan efficient managerial principles yang berhubungan dengan produksi yang kontinu, koordinasi mesin-mesin, material, orang-orang , capital, factory disiplin dan tanda- tanda pembagian kerja. Adam Smith juga memberi kontribusi tentang pembagian kerja, di mana ditunjukkan bahwa spesialisasi dapat meningkatkan efisiensi.

3. Fase Modern

Fase modern ini ditandai dengan lahirnya gerakan Manajemen Ilmiah yang dipelopori F.W.Taylor sebagai seorang sarjana Pertambangan. Taylor memperhatikan bahwa efisiensi dan produktifitas buruh tidak terlalu tinggi disebabkan terlalu banyaknya waktu dan gerak-gerik kaum buruh yang tidak produktif. Kemudian Taylor mengadakan penyelidikan tentang hal-hal tersebut yang disebut “ Time and Motion Study “ dan hasilnya dituliskan dalam suatu buku yang berjudul “ The Principles of Scientific Management “ dan diterbitkan pada tahun 1911 setelah terlebih dahulu dibacakan dalam kongres para sarjana teknik  Amerika.

Demikian pula di Prancis seorang ahli pertambangan yang bernama Henri Fayol. Beliau menyelidiki sebab musabab kegagalan perusahaan yang ditempatinya bekerja. Berkat usahanya itu perusahaan tersebt dapat diselamtkan dari kehancuran. Dan kemudian hasil pemikirannya itu dituangkan dalam suatu buku yang terbit pada tahun 1916, dan pada tahun 1930 diterjemahkan kedalam ke dalam bahasa inggris dengan judul “ General and Industrial  Management “.

Pada dasarnya kedua tulisan dari ahli tersebut diatas saling melengkapi, karena Taylor menyoroti pada pelaksana dan pimpinan tingkat rendah, sedang Fayol menyoroti golongan pimpinan tingkat atas dari suatu organisasi.

Kedua tokoh inilah yang memegang peranan dan memberikan sumbangan yang sangat besar dalam meletakkan dasar pertumbuhan administrasi dan manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Karenanya F.W. Taylor dijuluki sebagai Bapak Gerakan Managemen Ilmiah dan H. Fayol dijuluki sebagai Bapak Teori Administrasi.

Kemudian Siagian, menjelaskan perkembangan administrasi Ditinjau dari segi penerapan perkembangan ilmu administrasi, sejak lahirnya hingga sekarang  ilmu administrasi telah melewati empat tahap yaitu:

1. Tahap Survival (1886 – 1930)

Tahap ini sering dikatakan sebagai tahun lahirnya administrasi karena pada tahun inilah (1886). Gerakan  Manajemen Ilmiah dimulai oleh Frederick Winslow Taylor. Dalam jangka waktu yang paling panjang para ahli yang menspesialisasikan dirinya dalam bidang administrasi dan manajemen memperjuangkan diakuinya administrasi dan manajemen sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan.

  

2. Tahap Konsolidasi dan penyempurnaan (1930 – 1945)

Tahap ini disebut tahap konsolidasi dan penyempurnaan karena dalam jangka waktu inilah prinsip-prinsip, rumus-rumus, dan dalil-dalil ilmu administrasi dan manajemen lebih disempurnakan sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lag. Dan waktu ini pula gelar-gelar kesarjanaan dalam ilmu administrasi dan niaga mulai banyak diberikan oleh lembaga-lembaga  pendidikan tinggi.

3.  Tahap Human Relations (1945 – 1959)

Tahap ini disebut tahap human relations karena setelah terciptanya prinsip-prinsip, rumus-rumus, dan dalil-dalil yang sudah teruji kebenarannya perhatian para ahli dan sarjana beralih pada faktor manusia serta hubungan formal dan informal apa yang perlu diciptakan, dibina, dan dikembangkan oleh antara manusia pada semua tingkatan-tingkatan organisasi demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suasana yang intim dan harmonis.

4. Tahap Behaviouralisme  (1959 hingga sekarang)

Pengertian terhadap semakin pentingnya peranan manusia dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan, mengakibatkan para ahli dan sarjana memusatkan penyelidikannya pada masalah perilaku manusia. Jika tindak-tanduk itu merugikan organisasi diselidiki pula bagaimana caranya agar tindakan yang merugikan itu diubah menjadi tindakan yang menguntungkan organisasi. Jika sebaliknya tindak-tanduk itu menguntungkan organisasi diselidiki pula  cara-cara yang dapat ditempuh untuk lebih meningkatkan kegiatan demi tercapainya tujuan yang organisasi yang lebih efisien, ekonomis, dan efektif.

Dugaan Siagian adalah tahap behaviouralisme ini berakhir, ilmu administrasi dan manajemen akan memasuki tahap matematika. Dugaan ini didasarkan kepada observasi yang teliti serta gejala-gejala yang telah mulai terlihat sebagai akibat dari ditemukannya alat-alat modern (sebagai hasil perkembangan teknologi yang amat pesat) yang sekarang pun telah melalui banyak dipergunakan oleh organisasi modern dalam berbagai aspek kegiatannya seperti komputer dalam pengelolaan data.

2.2.2 Perkembangan Administrasi Publik di Indonesia

Haryono Sudriamunawar mengklasifikasikan perkembangan administrasi publik ke dalam tiga masa:

1. Masa Penajahan Belanda

Selama tiga setengah abad Indonesia di jajah Belanda, Selama itu pula administrasi hanya dikenal sebagai ilmu pengetahuan. Pada masa ini administrasi diartikan secara sempit yaitu sebagai pekerjaan yang berhubungan  dengan ketatausahaan dalam bahasa belanda dikenal isitilah “Administrasi”. Oleh karena itu, administrasi secara nyata berupa herregistrasi yang kesemuanya bersifat tulis menulis yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “Clerical Work” Masa penjajahan Belanda yang tidak setenang abad sekarang, nampaknya cukup mempengaruhi bahasa indonesia mengenai pengetahuan administrasi secara sempit.

2. Masa Penjajahan Jepang

Dalam masa penjajahan Jepang yang berlangsung cukup singkat tidak begitu nampak mempengaruhi budaya bangsa atau pemerintahan.begitu juga ilmu administrasi penerapan secara optimal belum terpikir-kan. Meskipun demikian ada beberapa hal yang perlu di catat pada masa itu berupa dibentuknya rukun-rukun kampung.Rukun “Asatjo” dibagi menjadi beberapa rukun tetangga “Kumitjo”. Hal seperti ini membekas sampai sekarang menjadi isitilah RW dan RT dalam sistem administrasi Negara Indonesia.

Selain hal tersebut di atas pada masa penjajahan Jepang dalam sistem pemerintahan di mulai dengan memperkenalkan organisasi pertahanan  sipil dalam bahasa Jepang disebut “Sie Nen Dan”.Begitu juga kursus-kursus ketataprajaan mulai dirintis meskipun dengan persyaratan peserta kursus sangat ketat dan sepenuhnya untuk kepentingan penjajahan semata-mata.

3.Masa Kemerdekaan

Pada masa kemerdekaan Indonesia tanggal `17 Agustus 1945 ditandai dengan dibukanya beberapa perguruan tinggi di Jakarta dan Yogyakarta. Pada masa itu ilmu administrasi ataupun administrasi negara yang belum mendapat tempat yang baik sebagai disiplin ilmu. Dengan demikian ilmu administrasi dan administrasi negara masih merupakan bagian dari mata kuliah yang dianggap pokok waktu itu antara lain ilmu pemerintahan dan  ilmu hukum.

Pada awalnya Fakultas Sosial Politik merupakan ilmu administrasi negara merupakan bagian dari ilmu politik. Pada awal tahun lima puluhan di Indonesia ilmu administrasi termasuk bagian dari ilmu politik mulai ditinggalkan dan pandangan mulai tertuju kepada ilmu administrasi negara sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri.Dengan demikian usaha yang dilakukan oleh perguruan tinggi ini mulai meluas yaitu dimulai dengan berdirinya sekolah tinggi Pamong Praja di Malang yang semula bernama Kursus Dinas (KDC) yang kemudian berkembang menjadi Institut Ilmu Pemerintahan (IIP).

Begitu juga di Ujung Pandang, tercatat sebagai tempat lahirnya administrasi negara di Indonesia yang dipelopori oleh Mr. Tjia Kok Tjiang dengan mendirikan Perhuruan Tinggi Tata Praja.

Universitas Gajah Mada dengan Fakultas Sosial dan Politik, khususnya jurusan Usaha Negara secara nyata merupakan Perguruan Tinggi yang mulai membina dan mengembangkan pemikiran baru ilmu administrasi negara merupakan disiplin ilmu yang berdiri sendiri dengan dosen yang dikenal waktu itu bernama Garth Jones. Dengan dsar itulah Bintoro Tjokroamidjojo, menyebutkan bahwa peletakan batu pertama Ilmu Administrasi Negara di Indonesia dilakukan antara tahun 1951 sampai dengan 1955.

Perkembangan lebih lanjut, adalah didirikannya Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) pada tanggal 5 Mei 1957 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957. Kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1971. Pelopornya yaitu Ir. Djuanda yang pada waktu itu sebagai Perdana Menteri, beliaulah yang merintis berdirinya Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dengan dukungan Mr. Sumarman yang waktu itu Menteri dalam Negeri dan mengangkat Direktur LAN-RI yang pertama (1958) Prajudi Atmosoedirdjo.

2.2 Perkembangan Paradigma Administrasi Publik

Thomas Kuhn dalam bukunya “The Stucture of Scientific Revolutions” mendefinisikan paradigma, yaitu suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah yang diantu suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu.

Robert T Golembiewski menganggap bahwa paradigma adalah standar suatu displin ilmu dilihat dari fokus dan lokusnya. Fokus mempersoalkan apa kajian (what of the field) atau cara bagaimana memecahkan (solution) persoalan. Sedangkan lokus mempersoalkan di mana lokasi (where of the field) atau medan penerapan ilmu pengetahuan.

Dalam perkembangan bidang ilmu administrasi publik tumbuh dan dikenal sejumlah padardigma yang menggambarkan adanya perubahan  dan perbedaan dalam tujuan, teori, dan metodologi atau dalam bangunan epsitemologi serta nilai-nilai yang mendasari. Perkembangan paradigma administrasi publik, khususunya dari Nicholas Henry (1988) dan Frederickson (1984) sudah cukup dikenal sebagai sarjana administrasi publik, di Indonesia dapat kita lihat antara lain dalam tulisan Ali Mufiz (1984), Irfan Islamy (1984), Miftah Toha (1984), dan Adam Indrawijaya (1985).

Nicholas Henry mengemukakan lima paradigma administrasi publik, yaitu:

1. Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Pada paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi, Fokus ilmu administrasi negara hanya terbatas pada masalah organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran dalam birokrasi pemerintah.

Frank J Goodnow dan Leonard D White dalam bukunya Politics and Administration menyatakan dua fungsi pokok dari pemerintah yang berbeda:

1.  fungsi politik yang melahirkan kebijaksanaan atau keinginan negara,

2.  fungsi Administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara.

Penekanan pada Paradigma ini terletak pada Locusnya, menurut Goodnow locusnya berpusat pada ( government Bureucracy ) birokrasi Pemerintahan. Administrasi negara memperoleh legitimasi akademiknya lewat lahirnya Introduction To the study of Public Administration oleh Leoanrd D White yang menyatakan dengan tegas bahwa politik seharusnya tidak ikut mencampuri administrasi, dan administrasi negara harus bersifat studi ilimiah yang bersifat bebas nilai.

2.  Paradigma 2: Prinsip – Prinsip Administrasi (1927-1937)

Pelopor dari paradigma kedua ini adalah W.F. Willoghby yang menerbitkan buku berjudul “Principles of Public Administration”. Pada periode inilah administrasi mencapai puncak kejayaannya di mana para ahli administrasi negara diterima baik oleh kalangan industri maupun kalangan pemerintah selama tahun 1930-an dan awal tahun 1940-an yang disebabkan oleh kemampuan manajerialnya.

Prinsip-prinsip administrasi dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk dari organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya. Pada fase ini administrasi diwarnai oleh berbagai macam kontribusi dari bidang-bidang lain seperti industri dan manajemen, berbagai bidang inilah yang membawa dampak yang besar pada timbulnya prinsip-prinsip administrasi.

Sedangkan Locus dari paradigma ini kurang ditekankan karena  esensi prinsip-prinsip tersebut, di mana dalam kenyataan bahwa bahwa prinsip itu bisa terjadi pada semua tatanan, lingkungan, misi atau kerangka institusi, ataupun kebudayaan, dengan demikian administrasi bisa hidup dimanapun asalkan prinsip-prinsip tersebut dipatuhi.

Luther H. Gullick dan Lyndall Urwick mengajukan tujuh prinsip administrasi dalam anagram singkat yaitu POSDCORB yang memiliki kepanjangan dari Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting.

3.  Paradigma 3: Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Dengan adanya berbagai kritik konseptual, maka administrasi negara melompat ke belakang ke dalam induk disiplin ilmu politik. Dikotomi antara politik dan administrasi tidak realistis dan prinsip administrasi tidak konsisten dan tidak dapat berlaku universal. Fase paradigma ini menerapkan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi saat itu, karena hal itulah administrasi pulang kembali menemui induk ilmunya yaitu Ilmu Politik, akibatnya terjadilah perubahan dan pembaruan Locusnya yakni birokrasi pemerintahan akan tetapi konsekuensi dari usaha ini adalah keharusan untuk merumuskan bidang ini dalam hubungannya dengan focus keahliannya yang esensial. Terdapat perkembangan baru yang dicatat pada fase ini yaitu timbulnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagi bagian dari administrasi negara.

4. Paradigma 4: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Pada masa ini, administrasi negara telah berkembang sebagai ilmu administrasi. Perkembangan ini diawali dengan ketidaksenangan bahwa ilmu administrasi dianggap sebagai ilmu kelas dua setelah ilmu politik. Sebagai suatu paradigma, pada fase ini ilmu administrasi hanya memberikan fokus, tetapi tidak lokusnya. Usaha pengembangan, terutama diperoleh dari fakultas administrasi perusahaan (school of business administrator) mempercepat proses mencari alternatif paradigma ilmu administrasi. Pada tahun 1956 terbitlah jurnal Administrative science Quarterly, sebagai sarana untuk menyuarakan pendapat dan konsepsi-konsepsi.

5.  Paradigma 5: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970- sekarang)

Pada masa ini, administrasi negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi negara, yaitu merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan, dan ekonomi politik.

G. Frederickson (1984:27-30), mengemukakan enam paradigma administrasi publik, yaitu:

1. Paradigma 1: Birokrasi Klasik

Fokus pengamtan paradigma ini adalah struktur (disain) organisasi dan fungsi prinsip-prinsip manajemen, sedangkan yang menjadi lokus adalah berbagai jenis organisasi baik pemerintahan maupun bisnis.Nilai pokok yang ingin diwujudkan adalah efisiensi, efektifivitas, ekonomi dan rasionalitas. Tolak utama paradigma ini antara lain : Weber: Bureaucracy, (1922), Wilson : The Study of Public Administration (1887), Taylor: Scientific Management, (1912) serta Gulick dan Urwick: Papers on the Science of Administration , (1937).

2. Paradigma 2:  Birokrasi Neo-Klasik

Nilai yang dianut dan dicapai paradigma ini adalah serupa dengan paradigma pertama,tetapi yang merupakan lokus dan fokusnya berbeda. Lokus dari paradigma ini adalah “keputusan” yang dihasilkan oleh birokrasi pemerintahan,sedangkan fokusnya adalah “proses pengambilan keputusan” dengan perhatian khusus kepada penerapan ilmu perilaku, ilmu manajemen, analiosa sistem danpenelitian operasi. Teoritisi pendukung paradigma ini antara lain adalah Simon: Administration Behavior (1948), Cyer dan March: Abehavioral Theory of the Firm (1963).

3. Paradigma 3: Kelembagaan

 Paradigma kelembagaan fokusnya terletak pada pemahaman mengenai “perilaku birokrasi” yang dipandang juga sebagai suatu organisasi yang kompleks. Masalah-masalah efisiensi, efektivitas, dan produktivitas organisasi kurang mendapat perhatian. Salah satu perilaku organisasi yang diungkapkan oleh paraddigma ini adalah perilaku pengambilan keputusan yang bersifat gradual dan inkremental, yang oleh Limdblom dipandang sebagai satu-satunya cara untuk memadukan kemampuan dan keahlian birokrasi dengan preferensi kebijakan dan berbagai kemungkinan bisa dari pejabat-pejabat politis. Di anatara teoritisi yang cukup berpengaruh adalah Thompson: Organization in Action: The Social Science Bases of Asministration Theory (1967), Mosher: Democracy and the Public Service (1968), dan Etzioni: A Comprative Analysis of Complex Organization (1962).

4. Paradigma 4: Hubungan Kemanusiaan

Inti yang mendasari paradigma ini adalah keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, minimasi perbedaan dan status hubungan antarpribadi, keterbukaan, aktualisasi diri dan optimasi tingkat kepuasan. Fokus dari paradigma ini adalah “dimensi-dimensi kemanusiaan” dan aspek sosial dalam tipa jenis organisasi ataupun birokrasi. Para teoritisi yang cukup berpengaruh antara lain: Rennis Likert: The Human Organization: Its Management and Value (1967), dan Daniel Katz dan Robert Khan: The Social Pasycology of Organization (1966), pengembangannya meliputi sensitivty training group & organization development.

5. Paradigma 5: Pilihan Publik

Fokus dari administrai negara menurut paradigma ini tak lepas dari politik. Sedangkan fokusnya adalah pilihan-pilihan untuk melayani kepentingan publik akan barang dan jasa yang harus diberikan oleh sejumlah organisasi yang kompleks. Tokoh paradigma ini antara lain: Ostrom, Buchanan, dan Tullock.

6. Paradigma 6: Administrasi Negara Baru

Fokus dari paradigma ini meliputi usaha untuk mengorganisasikan, menggambarkan, mendesain, ataupun membuat organisasi dapat berjalan ke arah dan dengan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal yang dilaksanakan dengan menggambarkan sistem desentralisasi dan organisasi-organisasi demokratis yang responsif dan mengundang partisipasi serta dapat memberikan secara merata jasa-jasa yang diperlukan masyrakat. Karakteristik paradigma administrasi negara baru, menurut Frederickson, menolak bahwa para administrator dan teori administrasi bersifat netral atau bebas nilai-nilai sebagaimana dianut dalam berbagai paradigma.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

·      Pekembangan administrasi dan manajemen menurut Siagian dapat dibagi menjadi 3 fase utama yaitu:

1.   Fase Pra Sejarah yang berakhir pada tahun 1 masehi;

2.   Fase Sejarah yang berakhir pada tahun 1886;

3. Fase Modern yang dimulai pada tahun 1886 dan yang masih berlangsung hingga sekarang ini.

Sedangkan di Indonesia, Haryono Sudriamunawar mengklasifikasikannya menjadi tiga masa:

1. Masa penjajahan Belanda;

2. Masa penjajahan Jepang;

3. Masa Kemerdekaan.

·      Nicholas Henry membagi perkembangan paradigma administrasi negara menjadi lima:

1. Dikotomi politik administrasi;

2. Prinsip-prinsip administrasi;

3. Administrasi negara sebagai ilmu politik;

4. Administrasi negara sebagai ilmu administrasi;

5. Administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara.

Sedangkan G. Frederickson membagi menjadi enam:

1. Birokrasi klasik;

2. Birokrasi Neo-Klasik;

3. Kelembagaan;

4. Hubungan kemanusiaan;

5. Pilihan publik;

6. Administrasi negara baru.

3.2 Saran

Setelah membaca uraian di atas, diharapkan pembaca mengetahui betul mengenai sejarah perkembangan administrasi publik dan perkembangan paradigma yang berubah-berubah dari masa ke masa.

DAFTAR PUSTAKA

Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Siagian, P. Sondang. 2004. Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Silalahi, Ulbert. 1999. Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori, dan Dimensi. Bandung: Sinar Baru Algesindo.